Kumis ternyata bisa bikin keliatan lebih tua

 Ternyata pria berkumis bisa membikin kelihatan lebih tua.....

PENDIDIKAN BELA NEGARA Pangdam III/Siliwangi: Pondok Pesantren Strategis

Kamis, 12 Mei 2011

JAKARTA (Suara Karya): Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko menegaskan bahwa membela dan mempertahankan negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara sesuai amanat UUD 1945 pasal 30 tentang Bela Negara. Begitu juga dalam pasal 9 UU nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara antara lain diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan.

Demikian ditegaskan Pangdam III/Siliwangi saat membuka Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) bagi Santri Pondok Pesantren se-Wilyah Korem 061/SK Bogor bertempat di Pondok Pesantren Darul Ulum

Kampung Muara Lido Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Rabu (11/5).

Menurut Pangdam, implementasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara melalui PPBN diterapkan pada tiga lingkungan yaitu lingkungan pemukiman, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan seperti halnya di lingkungan Pondok Pesantren.

"PPBN di Pondok Pesantren Darul Ulum Bogor ini, merupakan PPBN yang ketiga kalinya dilaksanakan Kodam III/Siliwangi bekerja sama dengan pemerintah daerah, pondok pesantren dan pemangku kepentingan terkait lainnya. PPBN sebelumnya telah dilaksanakan di Pontren As-Sunah Tasikmalaya dan Pontren Al-Mizan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten," ujar Moeldoko.

Menurut Pangdam, PPBN yang dilaksanakan di Pontren Darul Ulum sekarang ini, sebelumnya telah didahului dengan program perbantuan dari Kodam III/Siliwangi dalam upaya mengembangkan potensi kewirausahaan bagi para santri pontren di wilayah Bogor. Hal ini menurut Pangdam, dimaksudkan untuk melatih dan membina potensi para santri dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan secara nyata.

Muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pontren, dan sebagai bekal bagi para santri dalam berwirausaha khususnya pada bidang pertanian dan perikanan.

Terkait dengan dilaksanakan PPBN di lingkungan pesantren, Pangdam III/Siliwangi berpendapat bahwa pemilihan lingkungan pondok pesantren sebagai sasaran PPBN dilandasi oleh beberapa pertimbangan, di antaranya keberadaan pondok pesantren di Indonesia mencapai 17.000 pontren, dengan jumlah santri tidak kurang dari lima juta orang.

Delapan ribu pontren di antaranya berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sehingga memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyiapan sumber daya manusia Indonesia.

PPBN yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Bogor ini diikuti 343 orang santri dan akan berlangsung selama tiga hari yang dihadiri oleh bupati dan wali kota beserta unsur Forkopimda Bogor, Danrem 061/SK Bogor, Asisten Kasdam, dan pejabat sipil serta militer, dan Polri wilayah Bogor, serta pimpinan pontren se-wilayah Bogor. (Victor AS/*) 

 

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=278650

Nikah Siri dan Mabuk, 3 Anggota TNI AD Dihukum

 Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) menjatuhkan hukuman pada tiga anggotanya. 1 Tamtama dihukum karena menikah siri, sementara 2 tamtama lainnya dihukum karena mabuk dan berkelahi.

Dalam sidang disiplin, Pratu Heri Riyadi dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran disiplin menikah tanpa ijin satuan (Nikah Siri) dan membatalkan pernikahan yang telah memperoleh ijin dari Komandan Satuan.

"Atas kesalahan ini, Pratu Heri Riyadi dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan Ringan selama 10 hari dan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama dua periode," ujar Sekdispenad, Kolonel Inf Pandji Suko Hari Judho, dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Jumat (6/5/2011).

Sementara itu Pratu Imam Ali Mahfudi dan Pratu Hartono dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran disiplin berupa minum–minuman keras dan sejenisnya serta mabuk-mabukan sehingga terjadi pengeroyokan terhadap dirinya.

"Pratu Imam Ali Mahfudi dan Pratu Hartono dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 hari dan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode," ujar Pandji.

 

Pandji menegaskan, penjatuhan hukuman disiplin ini merupakan bentuk tindakan nyata dalam menegakkan disiplin prajurit yang melakukan pelanggaran. Hal ini berlaku untuk semuanya dari Tamtama, Bintara dan Perwira di Dispenad.

"Penjatuhan hukuman disiplin di Dispenad ini untuk yang pertama dan terakhir, untuk selanjutnya tidak ada lagi pelanggaran baik dari Tamtama, Bintara maupun Perwiranya. Sehingga tidak perlu ada sidang penjatuhan hukuman disiplin lagi di Dispenad ini," tegas dia.

(rdf/mok)


Follow twitter @detikcom dan gabung komunitas detikcom di facebook

 

Tiket KA Diskon 50 Persen Bagi Anggota TNI/Polri

Info : 

Tanggal 1 maret 2011 kemarin saya bersama rekan saya berangkat ke ke Jakarta dari cimahi dengan menggunakan sarana Angkutan kereta api, naik dari stasiun cimahi tujuan stasiun gambir karena memang ada keperluan ke Persad Suad, dan menanyakan sejaligus mengecek kebenaran tentang tiket diskon 50 % bagi anggota TNI/Polri, memang ternyata benar Untuk Kerata api kelas Ekonomi dan Bisnis mendapat potongan 50 % (dari Rp. 30.000,- menjadi Rp. 15,000,-) 

Tetapi untuk kerata Eksekutif hanya dapat potongan 25 % di tiket terdapat catatan : hanya berlaku bagi anggota TNI/Polri tidak berlaku untuk PNS TNI/Polri, istri, Anak dan keluarga.......

Kemudian saya cari referensi lewat internet berikut adalah salah satunya  :

SURABAYA (jurnalberita.com) – Bagi personel TNI/Polri harus gembira, karena PT Kereta Api (PTKA) mengeluarkan kebijakan khusus kepada para penumpang kereta api dari kalangan personel TNI/Polri dengan memberikan potongan harga untuk tiket kelas komersial dan kelas ekonomi.

Kebijakan tersebut berdasarkan kesepakatan antara Direksi PTKA dengan petinggi TNI/Polri pada 14 Januari 2011 lalu.

“Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti Direksi PTKA dengan mengeluarkan telegram dinas dari kantor pusat PTKA di Bandung Nomor d.bd/cp/129,” katanya Sri Winarto, Humas PTKA Daerah Operasi VIII/Surabaya.

PTKA memberikan potongan tarif sebesar 25 persen untuk kereta api kelas eksekutif dan 50 persen untuk kereta api kelas bisnis dan ekonomi kepada personel aktif TNI/Polri. Namun kebijakan itu tidak berlaku bagi keluarga TNI/Polri, keberangkatan secara rombongan, dan pembelian tiket di agen penjualan.

“Untuk mendapatkan potongan itu, calon penumpang dari kalangan TNI/Polri wajib menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP yang masih berlaku pada petugas loket dan kondektur,” kata Winarto.

Kebijakan tersebut berlaku selama satu tahun terhitung sejak 14 Januari 2011 sebagaimana keputusan Direksi PT.KA Nomor Hk.213/1/8/ka dan keputusan TNI Nomor 1/HK/D6/2011.

Selain itu, PTKA juga mengeluarkan kebijakan mengenai tiket dengan tarif promosi untuk kelas eksekutif jarak menengah dan jarak jauh sebagaimana tertuang dalam telegram Direksi Nomor CP/130 tertanggal 17 Januari 2011.

Untuk jarak menengah seperti KA Rajawali relasi Surabaya-Semarang PP, PTKA memberlakukan tarif promosi Rp 50 ribu, sedangkan untuk jarak jauh, seperti KA Argo Anggrek, KA Sembrani, dan KA Gumarang, ketiganya relasi Surabaya Pasar Turi-Jakarta Gambir PP berlaku tarif promosi Rp 100 ribu.

Pada hari Senin-Kamis PTKA menyediakan empat tiket tarif promosi untuk setiap gerbong penumpang, sedangkan Jumat-Minggu sebanyak satu tiket.

Bagi penumpang yang mendapatkan tiket promosi itu tidak diberi kesempatan memilih nomor tempat duduk dan tidak bisa membatalkan jadwal keberangkatan kecuali pihak PTKA gagal menyelenggarakan perjalanan.

Kebijakan yang berlaku per 24 Januari 2011 juga memberikan kesempatan kepada calon penumpang membeli tiket promosi 30 hari sebelum keberangkatan.

“Pelayanan tiket promosi ini kami buka di loket pemesanan di stasiun kereta api yang memiliki fasilitas on-line,” kata Winarto. (sc/jb1)